Wewenang, Delegasi & Desentralisasi

Wewenang (Authority) adalah hak yang dimiliki untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain; artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Kekuasaan juga berarti kemampan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Secara umum ada dua bentuk kekuasaan:

1. Pertama Kekuasaan Pribadi, kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar pengikut mengagumi, respek dan terikat pada pemimpin.
2. Kedua Kekuasaan Posisi, kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh (influence) yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok.

 Menurut Jhon dan Bertran Raven, ada 5 sumber wewenang:

1. Kekuasaan menghargai (Reward Power), Kemampuan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan kepada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah.
2. Kekuasaan memaksa (Coercive Power), Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan.
3. Kekuasaan sah (Ligitimate Power), Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau peraturan yang timbul dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu.
4. Kekuasaan keahlian (Expert Power), Kekuasaan yang berdasarkan persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengarahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi.
5. Kekuasaan rujukan (Referant Power), Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok didasarkan pada identifikasi pembeeri pengaruh yang menjadi panutan atau contoh bagi yang dipengaruhi.

Karakteristik kunci menangani kekuasaandengan sukses (John P Kotter):

1. Peka terhadap sumber kekuasaan mereka, menjaga tindakan tetapi tetap konsisten dengan harapan orang.
2. Mengakui perbedaan biaya, resiko dan manfaat dari lima kekuasaan dasar, menggunakan dasar kekuasaan manapun yang sesyai denga situasi atau orang tertentu.
3. Menghargai bahwa setiap dasar kekuasaan mempunyai keunggulan, mencoba mengembangkan keterampilan dan kredibilitas mereka sehingga dapat menggunakan metode apapun yang paling baik.
4. Mempunyai sasaran karier yang membuat mereka mengembangkan dan menggunakan kekuasaan, membuat orang merasa tergantung padanya, dan menggunakan salah satu tipe kekuasaan yang paling mungkin untuk dipakai.
5. Bertindak secara dewasa dan mengembangkan kendali diri, menghindari menonjolkan kekuasaan secara angkuh dan mencoba untuk bertindak tidak kasar bila tidak diperlukan.
6. Memahami bahwa kekuasaan perlu untuk melaksanakan pekerjaan, merasa senang menggunakan kekuasaan untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas organisasi.

Arti Kunci Kekuasaan (Rosabeth Moss Kanter):

1. Aktivitas luar biasa, membuat perubahan, menempati suatu posisi atau berhasil mengambil resiko yang besar akan mendorong kepemilikan kekuasaan.
2. Visibilitas, menjadi dikenal atau memperoleh kesempatan diperkenalkan dengan pemegang kekuasaan akan mendorong kesuksesan menggunakan kekuasaan yang dimiliki.
3. Relevansi, memiliki kekuasaan yang berhasil berarti mampu menyelesaikan masalah organisasi yang otentik atau akurat.
4. Sponsor, mempunyai sponsor atau mentor/seseorang memeberi nasehat kepada anda mengenai cara agar berhasil dalam organisasi dapat menjadi sumber kekuasaan informasi, terutama bila sponsor menikmati kekuasaan yang cukup besar.

Kekuasaan adalah fakta penting dari kehidupan organisasi. Manajer tidak hana harus menerima dan memahaminya sebagai bagian dari pekerjaan, tetapi harus juga belajar cara menggunakannya tanpa menyalahgunakannnya untuk mencapai sasaran sendiri dan organisasi. Dan kekuasaan juga merupakan hal pokok karena untuk melakukan fungsi manajemen, seorang pemimpin harus memiliki wewenang dan kemampuan untuk memerintah.

Mengapa manajer dapat memerintah karyawan. Pada situasi yang normal, manajer dapat membuat karyawan mengarjakan apa yang ia perintahkan. Mengapa manajer dapat mendapatkan hak untuk memerintah?

Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal (resmi):

1. Pandangan Klasik (Classical View), Wewenang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah.
2. Pandangan Penerimaan (Acceptance View), Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah bukannya pemberi perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan menerima perintah atau tidak.

Menurut Chester .I. Bernard seseorang akan memenuhi perintah apaabila dipenuhi empat kondisi ini:

1. Dia dapat memahami komunikasi.
2. Dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
3. Perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan secara keseluruhan, dan
4. Secara fisik dan mental mampu menjalankan perintah tersebut.

Macam-macam wewenang (wewenang Lini, Staff & Fungsional)

1. Wewenang Lini, Dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi secara langsung. Dalam bagan organisasi, wewenang lini digambarkan oleh garis yang menghubungkan manajemen puncak sampai ke manajemen tingkat bawah.
2. Wewenang Staff, dilakukan oleh orang atau kelompok yang memeberikan jasa atau nasehat kepada manajer lini. Staff ahli memberikan nasehat berdasarkan keahlian, pengalaman, atau riset dan analisis yang diperlukan, termasuk banruan pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian.
3. Wewenang Fungsional,  Kadang organisasi mempunyai manajer atau departemen yang mempunyai wewenang fungsional. Fungsi keuangan dan akuntansi sering diberikan wewenang fungsional.

Delegasi Wewenang

Dapat diartikan sebagai penugasan wewenang dan tanggung jawab formal organisasi kepada orang lain, dalam hal ini karawan. Wewenang dapat didelegasikan sesuai dengan prinsip skalar dari manajemen klasikm yang mengatakan bahwa garis wewenang harus ditetapkan denganjelas dari manajemen puncak sampai karyawan paling bawah. Delegasi wewenang bukan merupakan pelepasan tanggung jawab.

Keuntungan dan Halangan Delegasi Wewenang

Delegasi wewenang memungkinkan manajer menyelesaikan banyak pekerjaan daripada kalau semuanya dikerjakan sendiri. Kadang bawahan memppunyai keahlian yang lebih dibandingkan dengan manajer untuk hal-hal tertentu.

Beberapa manajer kadang enggan mendelegasikan wewenang karena:

1. Tidak yakin akan kemampuan bawahan.
2. Merasa mampu mengerjakan sendiri.
3. Tidak efisien unruk mengajari bawahannya melakukan tugas.
4. Takut wewenangnya akan berkurang, atau takur kalau bawahannya dapat melakukan tugas lebih baik dibandingkan dirinya.

 Karyawan kadang enggan menerima delegasi wewenang karena beberapa alasan:

1. Takut gagal.
2. Merasa tidak ada penghargaaan untuk kerja yang akan dilakukannya, atau tidak mau menanggung resiko.
3. Semua resiko disertakan atau ditanggung oleh manajer.

Delegasi wewenang yang Efektif

1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan, karena tidak semua pekerjaan dapat didelegasi.
2. Memutuskan siapa yang akan memperolah penugasan, dengan beberapa pertimbanhan: waktu yang dipunyai karyawan, kemampuang yang dimiliki karyawan, dan kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh karyawan.
3. Mendelegasikan tugas, disertai dengan informasi dan pemberian wewenang yang cukup, dan bentuk hasil yang diharapkan.
4. Menetapkan feedback, untuk memonitor kemajuan yang dicapai oleh bawahan.

Alasan dilakukan Delegasi Wewenang:

1. Manajer tidak mungkin menangani semua tugas seorang diri.
2. Agar proses berjalan lebih efisien.
3. Agar manajer fokus pada tugas yang lebih di prioritaskan.
4. Agar bawahan dapat tumbuh dan berkembang sebagai alat belajar.

Apabila telah dilakukan delegasi wewenang, atasan pemberi delegasi langsung menetapkan / memberi wewenang sekaligus melimpahkan tugas dari wewenang tersebut pada bawahannya, dan bawahan yang menerima delegasi secara langsung ataupun tidak langsung akan memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas wewenang itu, dan pemberi delegasi akan menerima pertanggung jawaban dari penerima delegasi.

Sentralisasi vs Desentralisasi

1. Sentralisasi, adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur orgaisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan daerah lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kelemahan dari sistem Sentralisasi adalah dimana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di ipemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem Sentralisasi adalah dimana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akubat peredaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.
2. Desentralisasi, adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kekpada manajer atau orang-orang yang berada pada lwvwl bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu organisasi. Pada sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atay OTDA yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah atau PEMDA. Kelebihan sistem Desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakanyang berada di daerah dapat diputuskan di daerah ranpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Kekurangan sistem Desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan dimana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.